Senin, 03 Desember 2012

Pariwisata di Indonesia


Segi Manajemen
Indonesia memilki potensi dan kekuatan dalam mengembangkan sektor kepariwisataaan, merupakan sektor andalan yaitu, pemasukan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat adalah jumlah penduduk yang saat ini telah mencapai lebih dari angka 220 juta jiwa. Kini potensi Indonesia untuk menjadi salah satu negara tujuan wisata utama dunia tidak lagi diasingkan atau di pandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan  potensi pariwisata Indonesia yang besar, terbukti dari hasil kekayaan alam, keanekaragaman budaya, dan bahasa daerah, jumlah penduduk yang menduduki urutan ketiga terbesar di dunia, ini merupkan alasan mengapa Indonesia dikatakan memliki potensi kekuatan yang besar. Oleh karena itu Indonesia, berpeluang untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keadaan saat ini posisi daya saing sektor pariwisata Indonesia semakin menurun. Hal ini di tunjukkan oleh rendahnya  index daya saing baik daya saing yang mengindikasi bahwa masih ada kendala-kendala yang perlu ditangani, salah satunya terkait dalam pengelolaan SDM. Menurut Travel & Tourism Competitive Index, Indikator SDM Pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke 42 dari 133 negara. Keunggulan Indonesia terletak pada indikator Daya Saing Harga ( Price Competitiveness ) yang berada pada tingkat ke 3 dan prioritas terhadap industri pariwisata ke pringkat ke 10 ( WEF, 2009 ). Di banyak negara, dalam proses perencaan dan pengembangan kepariwisataan, pembahasan tentang SDM yang dibutuhkan dalam hal pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif seing kali mendapat perhatian yang rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali diabaikan. Hal tersebut mengakibatkan imbulnya permasalahan serius dalam industri kepariwisataan, dan memungkinkan terhalangnya partisipasi masyarakat setempat dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari pengembangan kepariwisataan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan kondisi SDM dalam industri pariwisata, maka pada pembahasan ini akan mengidentifikasi dan merumuskan SDM pariwisata, jenis dan klasifikasinya, peranannya terhadap perkembangan industri pariwisata, posisi daya saing dan kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam strategi pemasaran ada beberapa negara yang dijadikan sebagai pasar baru bagi Indonesia, yaitu negara-negara Cina, Timur Tengah, India, dan Rusia. Negara-negara tersebut diambil karena mulai menunjukan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Sejak 10 tahun terakhir jumlah kunjungan dari negara-negara tersebut terus meningkat, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi Indonesia paska bom Bali I dan II. Selain itu, wisatawan dari negara-negara tersebut juga memberikan konstribusi yang sangat baik daam pembelanjaan kunjungannya di Indonesia. Sementara kontribusi tersebar dalam pembelanjaan yang terbesar sampai terkecil yaitu Timur Tengah, Rusia, India, dan Cina. Rata-rata pengeluaran wisatawan dari negara-negara sebagai pasar wisata yang baru bagi Indonesia tersebut memberikan kontribusi terhadap devisa karena membelanjakan uangnya dengan nilai yang cukup tinggi persatu kali kunjungannya. Pariwisata merupakan sektor dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang sangat dinamis dalam perekonomian global, terutama di negara-negara maju. Bahkan pariwisata telah menjadi leading sector di banyak negara dan telah berhasil dalam mendatangkan investasi asing, sehingga pariwisata mampu menjadi generator dalam memicu dinamika pembangunan suatu negara. WTO ( Organisasi Pariwisata Dunia ) bahkan telah memprediksikan bahwa pariwisata merupakan industri terbesar yang tumbuh di abad 21 dengan perkiraan mencapai 1,6 milyar wisatawan pada tahun 2020 dengan kemampuan pembelanjaan mencapai US$ 2 triliun ( atau meningkat 5 kali lipat dibandingkan kondisi pada tahun 2005 yang hanya mencapai US$ 445 milyar ). Dengan fenomena tersebut di atas, maka akan semakin meningkat  gejolak persaingan baik pada tingkat regional maupun iternasional. Negara-negara akan saling bersaing untuk dapat menarik perhatian wisatawan baik dalam hal acquisition, satisfaction, dan retention. Dan tersebut akan berimplikasi kepada posisi Indonesia dalam kancah persaingan pariwisata dunia. Semakin disadari bahwa dinamika perkembangan kepariwisataan mendatang akan dihadapkan pada kompetisi yang semakin ketat, baik dalam aspek pemasaran maupun pengembangan produk. Kondisi tersebut akan terjadi di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali termasuk Indonesia.

Kunjungan Wisatawan
Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bertumbuh secara perlahan.  Pemerintah pernah mengadakan  program untuk meningkatkan  jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia. Program ini meningkatkan kunjungan turis internasional hingga 400.000 orang. Selain itu pada tahun 1992, pemerintah mencanangkan Dekade Kunjungan Indonesia, yaitu tema tahunan pariwisata sampai dengan tahun 2000. Kepercayaan dunia internasional terhadap pariwisata Indonesia mulai mengalami penurunan pada insiden pengeboman Bali tahun 2002 yang menyebabkan penurunan wisatawan yang datang ke Bali sebesar 32%. Aksi teror lainnya seperti bom JW Marriott 2003, pengeboman  Kedutaan Besar Australia, Bom Bali 2005 dan Bom Jakarta 2009 juga mempengaruhi jumlah kedatangan wisman ke Indonesia. Aksi terorisme di Indonesia mengakibatkan dikeluarkannya peringatan perjalanan oleh beberapa negara seperti Australia dan Britania Raya pada tahun 2006. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengadakan program Tahun Kunjungan Indonesia 2008 untuk meningkatkan jumlah wisatawwan nusantara dan wisatawan asing ke Indonesia, selain itu program ini sekaligus untuk memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional Indonesia. Dana yang dikeluarkan untuk program ini sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian besar digunakan untuk program pengiklanan dalam maupun luar negeri. Hasil dari program ini adalah peningkatan jumlah wisatawan asing yang mencapai 6,2 juta wisatawan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,5 juta wisatawan. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melanjutkan program “Tahun Kunjungan Indonesia” di tahun 2009 dengan target 6,4 juta wisatawan dan perolehan devisa sebesar 6,4 milyar dolar Amerika Serikat sedangkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnu) ditargetkan 229,95 juta perjalanan dengan total pengeluaran lebih dari 128,77 triliun rupiah. Program ini difokuskan ke “pertemuan intensif, konvensi, dan pertunjukan serta wisata laut”.

Peran Pemerinah dalam Perhatian Terhadap Tempat Wisata
Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan , lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang masak dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada perusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecenderungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjai daya tarik wisata. Dengan cara demikianpotensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebgai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding. Disamping itu kita mengetahui, bahwa bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Seperti terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektror pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Selain dari hal diatas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata. Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk :  a) optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran.
b) menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional.
c) menyiapkan tenaga kerja.
d) peningkatan dan pendistribusian pendapatan.
e) kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.
f) memaksimalkan peluang pendapatan fiscal.
Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural.perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pembangunan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata. Pemerintah dalam pariwisata digambarkan sebagai berikut :
Ø  REGULASI : lisensi, perencana, klasifikasi, system, pengupahan
Ø  PENERIMAAN : pajak, retribusi
Ø  PENGELUARAN : infrastruktur, investasi, bantuan, pinjaman
Ø  REDISTRIBUSI : pajak, kesejahteraan, platihan
Ø  EKONOMI : pemasok konsumen
Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata sebagai :
Ø  Sumber pendapatan
Ø  Sumber biaya bagi sektor lain
Tetapi dibeberapa negara pariwisata masih tidak menonjol aktivitas kegiatan sehingga peranan dalam perolehan pendapatan tidak terperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi daerah, pariwisata banyak diandalkan sebagai unsur utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata bisa dalam bentuk :
Ø  Pajak atas produk pariwisata biasa dalam bentuk
Ø  Pajak dibebankan kepada konsumen yang bertindak wisatawan
Ø   Pajak dibebankan kepada pemakai jasa pariwisata. Beberapa negara mengatur pajak atas lalu lintas perjalanan terutama untuk perjalanan keluar.
Ø  Indonesia mengharapkan pembayaran fiskal (hakekatanya sama dengan pajak/bagi warga negaranya yang berpergian keluar)
Ø  Paraguay dan Venezuela memberlakukan pajakkedatangan ( arrival tour) bagi semua wisatawan.
Ø  Hampir semua negara memberlakukan pajak keberangkatan ( departure text ) dalam bentuk airport tax/harbour tax.
Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi di sisi lain pemerintah banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :
Ø  Investasi dan pemeliharaan infrastruktur
Ø  Fasilitas pengembangan pariwisata
Ø  Pemasaran pariwisata
Investasi infrastruktur pada umumnya disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi seluruh sektor tidak hanya sektor pariwisata saja. Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata pusat maupun pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pengembangan pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya pendapatan dari kegiatan pariwisata yang terwujud dari adanya pengembangan tersebut.untuk ini pemerintah akan memberi bantuan pengeluaran bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam pengembangan pariwisata :
Ø  a. Pengeluaran langsung : -subsisdi/bantuan
-partisipasi pemerintah dalam menyeimbangkan      pembangunan
-bunga bank
-bantuan bagi penelitian
-bantuan bagi pendidikan dan platihan

Ø  b. Reduksi dari Realibitas : - reduksi pajak
 - bebas-pajak bagi barang/jasa tertentu



Ø  c. Jaminan /Garansi : - Jaminan atas pinjaman komersial
-Jaminan ijin atas pekerja asing

Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :
Ø  Riset dan kegiatan pemasaran (NTO)
Ø  Public Relation
Ø  Iklan dan promosi lainnya
Ø  Komunikasi dan distribusinya
Ø  Pengembangan produk